Iklan BBM Non-subsidi

Iklan anjuran penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) non-subsidi di televisi saya sambut dengan baik. Iklan ini merupakan salah satu upaya dalam pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah. Wacana pengurangan subsidi BBM telah menjadi permasalahan kompleks karena masyarakat Indonesia kita sudah lama terbiasa menikmati subsidi BBM oleh pemerintah. Wacana pengurangan subsidi BBM untuk  beberapa jenis kendaraan ditentang oleh berbagai pihak. Tahun 2010 ini, volume BBM subsidipun berusaha dijaga pada level 36,5 juta kiloliter saja, kurang dari estimasi volume kebutuhan nyata tahun 2010 sebesar 40 juta kiloliter.

Meskipun wacana pengurangan subsidi BBM ini telah berkembang, pemerintah sendiri tetap mengusulkan ke DPR tambahan BBM bersubsidi untuk tahun 2011 mencapai hingga 42,5 juta KL. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun ke depan subsidi BBM masih tetap akan naik. Tindakan pemerintah saat ini lebih mengarah kepada mengerem laju peningkatan volume subsidi ini, dibandingkan menguranginya secara drastis.

Saya sendiri tidak setuju dengan subsidi BBM terus membebani belanja pemerintah Indonesia dan bahkan meningkat tahun depan. Subsidi BBM ini harus dikurangi dan pada gilirannya harus dihentikan. Bentuk subsidi dari pemerintah lebih tepat tidak dikenakan kepada suatu jenis produk, melainkan subsidi langsung pada kelompok masyarakat tertentu. Jadi, bentuk subsidi model langsung ke masyarakat seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau sistem kupon makanan bagi orang yang hidup di jalanan adalah lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi air, atau subsidi jenis produk lainnya.

Harga minyak mentah sebagai bahan baku BBM beberapa tahun belakangan ini juga berfluktuasi sangat liar. Dalam jangka waktu lima tahun belakangan, harga minyak mentah pernah turun drastis berada pada titik terendah US$30 perbarel dan mencapai titik tertinggi US$145 perbarel. Saat ini, harga minyak mentah berada pada tengah-tengah, sekitar US$70an perbarel. Harga BBM nonsubsidi seperti bensin Pertamax 92 bergerak mengikuti fluktuasi harga minyak mentah ini, sekitar Rp 6500 perliter. Di sisi lain, BBM bersubsidi, seperti bensin Premium memiliki harga jual yang tetap sehingga fluktuasi selisih harga ini menjadi ditanggung oleh subsidi pemerintah. Bisa dibayangkan bagaimana angggaran belanja subsidi BBM tahun ini bila dapat dialihkan untuk pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Atau bagaimana kalau uang ini digunakan untuk perluasan lapangan kerja?

***

Di samping anggaran subsidi BBM, kita juga perlu bertanya: Berapa sebenarnya biaya yang terkandung dalam BBM? Kita dapat mengetahui berapa harga minyak mentah di pasaran, biaya proses produksi dari minyak mentah menjadi BBM, dan harga BBM yang sampai ke tangki bensin kita. Akan tetapi, biaya sesungguhnya dari penggunaan BBM ini memiliki perhitungan lebih rumit. Ada suatu biaya yang tersembunyi, yang oleh ahli ekonomi disebut sebagai “eksternalitas”. Gangguan kesehatan karena polusi udara hasil pembakaran BBM dan dampak kerusakan lingkungan adalah beberapa contoh dari eksternalitas. Komponen biaya eksternalitas tidak tercermin dalam harga BBM saat ini, tetapi secara tidak langsung akan membebani masyarakat.

Sebuah badan bernama Resource for Future pernah melakukan perhitungan dan menyarankan bahwa harga BBM harus dinaikkan sekitar Rp 3.000 perliter kalau kita ingin memasukkan biaya eksternalitas. Kalau kita khawatir dengan global warming, kita malah perlu menambahkan Rp 4.500 untuk setiap liter BBM. Jadi kira-kira biaya BBM sebenarnya yang mencakup biaya eksternalitas diestimasikan sekitar Rp 11.000 perliter. Jadi, BBM mestinya tidak perlu disubsidi, melainkan harus dipajaki : Rp 6.500  masuk ke kantong perusahaan minyak dan Rp 4.500 masuk sebagai pajak pemerintah. Pajak BBM ini dapat digunakan untuk membiayai eksternalitas berupa perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat penggunaan BBM ini.

Perhitungan biaya eksternalitas sebenarnya lebih rumit lagi. Kita tidak bisa menghitung berapa ongkos dari kepunahan burung Pelikan akibat kerusakan karena produksi minyak. Kita juga belum tahu secara menilai kerusakan suatu ekosistem akibat eksploitasi minyak. Isu yang sedang hangat di Amerika saat ini adalah kerusakan yang ditimbulkan akibat tumpahnya minyak oleh BP (British Petroleum) di Teluk Meksiko. Kerusakan akibat tumpahan minyak BP ini adalah kecelakaan lingkungan terbesar di dunia. Presiden Obama membatalkan kunjungannya ke Asia, termasuk Indonesia, untuk mengurusi langsung permasalahan tumpahan minyak ini. BP sendiri akhirnya setuju untuk membayar dana kompensasi lebih dari Rp180 triliun, dua kali lipat lebih besar dari anggaran subsidi BBM Indonesia setahun.

***

Lalu kalau subsidi BBM dihapuskan, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu? Apakah itu adil bagi masyarakat miskin kalau BBM mencapai harga Rp 11.000? Kemampuan ekonomi masyarakat miskin pasti akan kesulitan dengan harga BBM ini. Di sinilah mekanisme BLT akan mensubsidi masyarakat tidak mampu. Uang tunai atau kupon pembelian akan dialirkan langsung ke masyarakat miskin dan dapat digunakan untuk konsumsi, termasuk diantaranya membeli BBM. Anggaran belanja pemerintah yang telah lebih ringan karena tambahan pendapatan dari pengalihan subsidi dan pendapatan pajak BBM dapat dialirkan untuk kebutuhan subsidi BLT ini.

Memang proses penyaluran BLT  seperti yang pemerintah lakukan sebelumnya membutuhkan biaya ekonomi yang cukup besar, bahkan ada potensi kebocoran dalam mekanisme BLT ini. Birokrasi menjadi rumit, pungli memotong subsidi di sana-sini, dan penyaluran bantuan bisa jadi mengalir ke pihak yang tidak tepat. Akan tetapi, BLT berikut permasalahannya dapat dengan mudah dibatasi sasarannya dan periode waktunya. Bantuan berupa uang tunai kepada kelompok masyarakat tidak mampu ini lebih baik daripada membagi-bagikan uang dalam bentuk subsidi BBM ke seluruh masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu.

Selain untuk BLT, anggaran tambahan yang masih tersisa cukup banyak dari pengalihan subsidi dan pajak BBM ini juga dapat digunakan untuk subsidi pendidikan, perawatan kesehatan, dan bentuk subsidi jaring pengaman sosial lainnya. Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dapat mudah terpenuhi dan hal ini dapat mendukung pengembangan pendidikan nasional. Asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemerintah model Jamkesmas dan Askes dapat menyediakan lebih banyak premi untuk mencakup lebih banyak lapisan masyarakat. Saya senang melihat pemerintah Korea Selatan yang menggratiskan kesehatan bagi seluruh warga negaranya, meskipun hanya untuk perawatan kesehatan dasar saja. Saya berharap suatu hari, pemerintah Indonesia akan bisa menyediakan pelayanan macam itu kepada warga negaranya. Ini akan mudah bila uang pemerintah tidak lagi harus digunakan untuk mensubsidi BBM.

Jadi pertanyaannya: apakah kita siap menghilangkan subsidi BBM? :)

Buku Anekdot tentang Globalisasi

Globalisasi itu sangat kompleks. Makanya, kalau ada orang yang mau tahu bagaimana T-shirt berpartisipasi dalam globalisasi, mestinya orang ini cukup ajaib, kalau tidak setengah gila. Tapi ternyata Pietra Rivoli adalah seorang yang cukup ajaib untuk mencari tahu tentang perjalanan T-shirt miliknya dari berkeliling dunia mulai dari proses produksi bahan baku hingga hancurnya benda miliknya ini. Dan karena dirinya tidak sepenuhnya gila, Rivoli menuliskan pengalaman pencariannya ini pada tahun 2005 ke dalam sebuah buku yang berjudul “The Travels of A T-Shirt on The Global Economy”.

Buku The Travels of A T-Shirt on The Global Economy ini adalah sebuah anekdot mengenai topik globalisasi, setidaknya terlihat dari judulnya yang cukup panjang dan menggelitik ini. Bila sebelumnya banyak buku yang membicarakan globalisasi dengan cara serius, buku ini lebih banyak menceritakan globalisasi melalui sebuah benda sederhana dan sepele, yaitu T-shirt. Dalam buku ini, Rivoli banyak membicarakan sejarah industri tekstil di negara yang pernah, masih, dan mungkin akan menjadi episentrum produksi sandang.

Industri tekstil adalah sebuah industri yang padat karya. Tahapan produksinya yang terentang luas dari hulu hingga hilir menyerap tenaga kerja yang banyak. Pada proses hulu, kapas yang merupakan bahan baku tekstil dihasilkan oleh pertanian kapas. Kemudian, kapas ini dikirimkan ke pemintalan menjadi benang. Selanjutnya, benang dirajut menjadi kain. Kain inilah yang merupakan bahan setengah jadi yang kemudian dijahit menjadi pakaian jadi. Dengan adanya modernisasi teknologi dalam industri tekstil, industri padat karya ini berangsur mulai berubah menjadi padat modal. Sejak tiga abad yang lalu, jumlah tenaga kerja industri tekstil mulai menurun dengan ditemukannya traktor, mesin pemintal benang, mesin perajut, dan mesin jahit. Jadi, industri tekstil ini turut memicu revolusi industri dan penghapusan perbudakan.

Karena berbagai kepentingan, industri tekstil merupakan salah satu jenis industri yang sering kali diproteksi oleh negara. Proteksi industri oleh suatu negara dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui pemberian subsidi kepada industri dalam negeri. Subsidi bisa diberikan pada harga pupuk, bibit, serta alat dan bahan produksi lainnya disamping pula ongkos distribusi. Yang kedua, melalui pemberlakukan tarif dan quota untuk impor mendatangkan barang sejenis dari luar negeri. Tarif merupakan sejumlah biaya tambahan yang disetor ke negara tujuan saat mengimpor barang, sedangkan quota merupakan jumlah barang terbanyak yang dapat diimpor dari masing-masing negara dalam satu tahun. Melalui berbagai insentif, industri tekstil dalam negeri diharapkan bisa tumbuh cepat dan menjadi kompetitif setelah masa proteksi.

Amerika Serikat (AS) telah memproteksi sangat ketat industri kapas dalam negeri sejak 40 tahun yang lalu dan baru mulai menguranginya pada tahun 2005. Fakta ini bertentangan dengan fakta bahwa negara AS adalah pendukung utama globalisasi dan perdagangan bebas. Meskipun AS mengalami defisit perdagangan secara keseluruhan sejak tahun 1975, komoditi kapas tetap menjadi komoditas ekspor yang paling sukses. Pada tahun 2009, ekspor kapas Amerika sebesar 12 juta bal merupakan jumlah terbesar di seluruh dunia. Karena banyaknya jumlah orang dan perusahaan yang terlibat dalam industri tekstil, proteksi tekstil di AS adalah hasil tawar menawar politik untuk dapat memenangkan kursi pemilihan. Memang dari sananya, politik itu inkonsisten karena semua pihak harus disenangkan.

Meskipun begitu, kalau kita mempelajari sejarah, proteksi suatu negara hampir selalu dapat ditembus oleh para wirausahawan. Kewirausahaan selalu kreatif menemukan celah dari setiap proteksi yang diberlakukan suatu negara. Bagaimanapun proteksi diberlakukan, pusat perkembangan industri tekstil tetap saja berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Pergeseran keuntungan komparatif dari masing-masing negara selalu terjadi sehingga memicu hal ini tetap dan akan terus terjadi. Inggris adalah negara utama yang mengembangkan industri tekstil pada tahun 1700an, diikuti oleh Amerika Serikat pada tahun 1900an, dan pada abad ini Cina muncul sebagai kuda hitam dalam industri tekstil.

Proteksi perdagangan itu sering kali menggelikan. Pada awal abad ke-17, industri wol Inggris tidak memiliki saingan meskipun harganya mahal. Bahan wol merupakan bahan yang tidak nyaman digunakan karena menyebabkan gatal di kulit dan proses pencuciannya sulit. Bahan katun dari India mulai memasuki Inggris pada pertengahan 1600an dan segera populer karena murah, ringan, dan mudah dibersihkan. Kesuksesan wol ini mengkhawatirkan karena mengganggu industri wol yang telah maju. Di beberapa daerah, pengangguran akibat ditutupnya pabrik wol ini dapat mencapai di atas 50%.

Kegoncangan sosial ekonomi akibat katun ini menjadi perdebatan panjang di parlemen Inggris yang didukung oleh perusahaan penghasil wol. Akhirnya, pada tahun 1689, ada peraturan yang mengizinkan orang berpakaian katun hanya pada musim panas. Pada tahun 1699, ada aturan baru yang membuat semua hakim, juri, mahasiswa, dan profesor harus berpakaian wol setiap saat. Tentu saja, aturan yang mendikte cara berpakaian ini gagal. Jadi, industri wol berpaling ke pihak yang lebih lemah dan tidak melawan. Aturan selanjutnya adalah wanita pelayan inggris diwajibkan memakai topi dari wol. Puncaknya adalah pemaksaan berpakaian wol kepada pihak yang sangat lemah dan tidak bisa melawan dengan disahkannya sebuah aturan yang menyatakan bahwa :

Tidak ada jenazah dari siapapun.. akan dikubur dengan mengenakan pakaian, pakaian longgar, selimut, atau kain selubung.., kecuali dengan pakaian yang terbuat dari wol dari domba.

Karena pada masa itu harga kain wol sangat mahal dan tidak banyak kaum miskin dan menengah yang menggunakannya, untuk acara-acara kematian dan penguburan, ada puisi indah yang berkaitan dengan aturan ini :

Karena semasa mereka yang hidup tidak sanggup memakainya (wol), mereka di saat mati berkesempatan memakainya.

***

Jadi, tidak ada yang bebas di pasar bebas (sementara ini), kecuali slogannya. Globalisasi dan perdagangan bebas masih tetap menjadi bahasan politik ketimbang ekonomi. Buku The Travels of a T-Shirt in the Global Economy menggunakan kisah sederhana tentang T-shirt untuk mengungkapkan sisi-sisi politik dan manusiawi tentang perdebatan mengenai globalisasi. Di dalamnya, terdapat bisnis yang mencenangkan, politik baik dan buruk, sejarah yang memberikan pencerahan, terutama harapan dan impian yang nyata.

Indonesia sendiri telah masuk ke dalam pusaran globalisasi. Tahun 2010 ini CAFTA sudah dimulai. Tidak ada lagi batas perdagangan antara Cina dan ASEAN. Industri dalam negeri yang paling menderita salah satunya adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Tekstil dari Cina yang sangat murah sudah bertebaran di pasar-pasar mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Di sisi satu menyenangkan konsumen, di sisi lain membunuh industri dalam negeri. Saat ini sudah ratusan ribu pengangguran akibat ditutupnya pabril tekstil dalam negeri. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Perindustrian MS Hidayat yang tidak biasanya bersama-sama hadir dalam satu acara pelaku usaha, tetapi kali ini mereka hadir di Munas Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia bulan lalu untuk menunjukkan dukungannya pada industri tekstil dalam negeri. Dan masih banyak lagi pihak yang khawatir, apakah industri tekstil Indonesia mampu kompetitif di era globalisasi dan pasar bebas ini.

Memang mudah menyalahkan semua orang. Satu paragraf ini dengan mudah saya isi dengan menyalahkan orang lain. Pemerintah Indonesia salah tidak memproteksi industri tekstil, pengusaha Indonesia salah tidak kompetitif di pasar tekstil, pekerja di Indonesia salah produktivitasnya rendah, konsumen Indonesia salah tidak cinta produk dalam negeri, Cina salah karena membanjiri pasar dengan produk di bawah standar, dan pasti ini ujung-ujungnya Amerika Serikat bergerak bentuk neokolonialisme dan neoliberalismenya, malah boleh ditambahkan lagi ini pasti Israel yang memiliki agenda Zionisme. Pokoknya semua bisa disalahkan, bahkan bisa dikaitkan dengan teori konspirasi.

Tapi menurut saya daripada sibuk menunjuk hidung satu sama lain, yang lebih penting dan lebih baik adalah pertanyaan, “Jadi bagaimana solusinya?”